DELI SERDANG Brantas86 – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Deliserdang, Kamis (4/9/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap besarnya anggaran perjalanan dinas dan fasilitas mewah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Salah satu sorotan utama massa adalah anggaran perjalanan dinas Ketua DPRD Deliserdang, Zakky Shari, yang mencapai Rp 1,1 miliar, serta pembelian mobil dinas mewah jenis Ford senilai Rp 4 miliar. Dalam orasi yang disampaikan, massa juga menuntut pengembalian total anggaran perjalanan dinas DPRD yang mencapai Rp 10,2 miliar dari Januari hingga Agustus 2025.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari personel Polresta Deliserdang dan Satpol PP. Massa datang menggunakan dua mobil pikap, soundsystem, dan sejumlah angkutan umum (angkot), serta membawa spanduk dan poster kecaman terhadap DPRD.
Muhari (43), salah seorang orator, menyebut bahwa aksi ini merupakan panggilan hati nurani karena lembaga legislatif dinilai telah melukai kepercayaan rakyat.
“Uang perjalanan dinas Ketua DPRD saja mencapai Rp 1,1 miliar. Sementara banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini harus kita lawan!” teriaknya, disambut riuh massa yang berteriak “Betul, harus kita lawan!”
Ia juga menyoroti tunjangan anggota DPR-RI yang mencapai Rp 3 juta per hari, di luar sewa rumah dan tunjangan lain, yang menurutnya sangat tidak adil di tengah rendahnya upah buruh dan keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti rumah dan pendidikan.
AMPK menuntut Kejaksaan Negeri Deliserdang mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas dan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh anggota DPRD.
Fatimah Sinaga, salah satu pengunjuk rasa lainnya, menyoroti minimnya keberpihakan DPRD kepada masyarakat miskin.
Sementara Ketua Umum AMPK, Rahman JP Hutabarat, mengkritik ketidakharmonisan internal DPRD Deliserdang yang dinilai menghambat program-program pembangunan bersama Pemkab.
“Mereka berasal dari berbagai partai, tapi tidak bersatu untuk rakyat. Bahkan Ketua DPRD tidak bisa menyatu dengan anggota. Ini berbahaya bagi masa depan Deliserdang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pembelian mobil dinas mewah senilai Rp 4 miliar yang menurutnya merupakan mobil termahal untuk jajaran DPRD se-Sumatera Utara.
“Dana sebesar itu seharusnya dipakai untuk membangun jalan-jalan rusak, seperti di wilayah STM Hulu,” tambahnya.
Rahman juga menyinggung pengurangan penerima BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dinilai akibat lemahnya keberpihakan dewan terhadap rakyat miskin.
Ketidakhadiran Ketua DPRD Zakky Shari menjadi sorotan utama dalam aksi ini. Massa menyebut, surat pemberitahuan aksi telah dilayangkan beberapa hari sebelumnya, namun Ketua Dewan tetap tidak menemui pengunjuk rasa.
Beberapa anggota DPRD yang hadir menemui massa di antaranya M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, dan Misdianto, serta Sekretaris Dewan Iwan Salewa.
Namun, saat pertemuan digelar di ruang rapat DPRD, tak satu pun dari pimpinan dewan hadir. Hal ini memicu kekecewaan perwakilan massa, sehingga mereka memilih meninggalkan ruangan.
“Pertemuan ini tidak perlu dilanjutkan karena tidak ada pimpinan dewan. Anggota DPRD hanya akan menyampaikan aspirasi kepada pimpinan, bukan pengambil keputusan langsung,” ujar Rahman JP Hutabarat dengan nada tinggi.
Di hadapan awak media, beberapa anggota dewan mengaku telah menerima aspirasi masyarakat, namun tidak bisa memberikan jawaban mengapa para pimpinan, terma
suk Ketua DPRD, tidak hadir.(Red)
