Deli Serdang, BRANTAS86,
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mengakselerasi pemulihan pascabencana melalui pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026. Dukungan anggaran sebesar Rp495 miliar itu diarahkan untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga penyediaan hunian bagi warga terdampak.
Isi Berita:
Komitmen tersebut disampaikan dalam pemaparan pemanfaatan tambahan TKD kepada Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (13/7/2026). Deli Serdang menjadi daerah pertama di Sumatera Utara yang dikunjungi tim monitoring dalam rangka evaluasi penggunaan tambahan dana transfer dari pemerintah pusat.
Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, menegaskan bahwa tambahan anggaran tersebut harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.
“Tambahan TKD ini kami harapkan benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Prioritas kami adalah memastikan proses pemulihan berjalan cepat sekaligus meningkatkan kembali kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati didampingi Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo.
Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dedi Maswardy, menjelaskan pemerintah daerah memperoleh tambahan TKD sebesar Rp495 miliar yang difokuskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dari total anggaran tersebut, Rp50 miliar disalurkan sebagai bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sesuai arahan pemerintah pusat sebagai bentuk solidaritas antardaerah.
Dalam pertemuan yang juga diikuti secara virtual oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Fatoni, Pemkab Deli Serdang memaparkan berbagai capaian pemanfaatan dana tersebut, sekaligus mengundang tim monitoring untuk melihat langsung sejumlah proyek yang telah selesai dikerjakan.
“Kami berharap tim dapat meninjau secara langsung hasil pembangunan yang telah direalisasikan menggunakan tambahan TKD, sehingga progres pemulihan dapat terlihat secara nyata,” kata Dedi.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menangani dampak bencana. Menurutnya, Deli Serdang menjadi salah satu daerah di Sumatera Utara yang menunjukkan perkembangan pemulihan paling signifikan.
Berdasarkan data Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, sembilan jembatan yang sebelumnya mengalami kerusakan telah selesai direhabilitasi. Selain itu, sebanyak 77 kepala keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat telah ditetapkan sebagai penerima bantuan hunian tetap melalui keputusan kepala daerah.
Meski demikian, Kastorius mengungkapkan masih terdapat enam indikator pemulihan yang perlu segera dituntaskan. Indikator tersebut meliputi pemulihan sektor pertanian dan perikanan, penyaluran santunan bagi keluarga korban meninggal dunia, bantuan jaminan hidup, bantuan perabot rumah tangga, serta program pemulihan ekonomi masyarakat.
Ia menekankan agar tambahan TKD segera direalisasikan sesuai petunjuk teknis dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
“Setiap tahapan pelaksanaan harus dilakukan sesuai ketentuan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kastorius.
Ia juga mengingatkan bahwa bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir tahun lalu berdampak luas terhadap infrastruktur, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi di 53 kabupaten dan kota. Karena itu, pemerintah pusat melalui Tim Monitoring Kemendagri hadir untuk memastikan seluruh proses pemulihan berjalan sesuai regulasi.
Selain itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama Inspektorat Daerah diminta terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.
Melalui dukungan tambahan TKD tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang optimistis proses pemulihan pascabencana dapat segera dituntaskan, sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal dengan infrastruktur yang lebih baik dan perekonomian yang semakin pulih.(Waty)
