Gulma dan Semak Belukar Diduga Dibiarkan di Afdeling VII Kebun Huta Padang, Direksi PTPN IV Regional 1 Diminta Turun Tangan
HUTA PADANG, BRANTAS86.com
Kondisi pemeliharaan tanaman kelapa sawit di Afdeling VII Kebun Huta Padang, salah satu unit kerja PTPN IV Regional 1, menjadi sorotan. Berdasarkan pantauan di lapangan pada Jumat (13/11/2026), sejumlah areal kebun terlihat dipenuhi gulma dan semak belukar yang diduga belum mendapatkan perawatan secara optimal.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemeliharaan areal tanaman merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung produktivitas perkebunan kelapa sawit. Piringan, pasar pikul, gawangan maupun Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) semestinya mendapatkan perawatan secara berkala sesuai standar teknis perkebunan.
Pantauan di Afdeling VII menunjukkan adanya tanaman kelapa sawit yang terlihat terlilit tanaman pengganggu jenis Mucuna atau kacangan. Di sejumlah lokasi, keberadaan gulma dan semak juga tampak mengganggu kondisi areal kebun.
Selain itu, keberadaan TPH yang tidak terlihat jelas di sejumlah titik juga menjadi perhatian karena fasilitas tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan panen dan pengumpulan Tandan Buah Segar (TBS).
Masyarakat sekitar kebun, Hairiul Sirait, SH, yang turut meninjau kondisi lapangan, mempertanyakan pola pemeliharaan areal tersebut.
Menurutnya, kebersihan piringan, pasar pikul dan gawangan bukan semata-mata persoalan tampilan kebun, tetapi berkaitan dengan efektivitas pemupukan, kelancaran kegiatan panen, pengawasan buah dan efisiensi operasional perusahaan.
«“Kalau gulma dan semak dibiarkan, tentu perlu dipertanyakan bagaimana pengawasan dan perawatan blok tersebut. Kondisi seperti ini jangan sampai berdampak terhadap kesehatan tanaman maupun pencapaian produksi,” ujar Hairiul.»
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera mendapatkan perhatian dari manajemen, khususnya apabila temuan serupa terjadi dalam areal yang cukup luas.
Sebab, apabila pemeliharaan tanaman tidak dilakukan secara optimal, gulma dapat menjadi kompetitor tanaman dalam memperoleh air dan unsur hara. Pada saat yang sama, areal yang tidak terawat berpotensi menyulitkan aktivitas pemanenan, pengumpulan berondolan serta mobilitas pekerja dan sarana produksi.
Kondisi Afdeling VII tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal kebun. Apalagi, pemeliharaan tanaman merupakan bagian dari biaya operasional perusahaan yang seharusnya menghasilkan kondisi tanaman dan areal yang sesuai dengan standar teknis.
Karena itu, apabila benar terdapat areal yang tidak terpelihara dalam waktu tertentu, perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya, termasuk apakah pelaksanaan pekerjaan perawatan telah sesuai dengan rencana kerja, standar operasional dan anggaran yang telah ditetapkan perusahaan.
Hal tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi pemborosan biaya pemeliharaan sekaligus mencegah potensi penurunan produksi.
Sebelumnya, Manajer Kebun Huta Padang, Faizal Fauzi Saragi, telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai kondisi kebersihan blok kebun, khususnya di areal Afdeling VII.
Konfirmasi tersebut antara lain meminta penjelasan manajemen mengenai kondisi lapangan dan langkah yang akan dilakukan terhadap areal yang terlihat dipenuhi gulma serta semak belukar.
Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Kebun Huta Padang belum memberikan tanggapan atas konfirmasi tersebut.
Tidak adanya jawaban tersebut membuat pertanyaan mengenai pengawasan dan evaluasi pemeliharaan Afdeling VII masih belum mendapatkan penjelasan dari pihak perusahaan.
Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap Direksi PTPN IV Regional 1 tidak hanya menerima laporan administratif dari unit kebun, tetapi juga melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi lapangan.
Audit atau evaluasi menyeluruh dinilai penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemeliharaan tanaman di Afdeling VII telah berjalan sesuai standar teknis, rencana kerja dan anggaran perusahaan.
Jika ditemukan adanya kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, masyarakat meminta agar manajemen melakukan langkah korektif dan mengevaluasi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan serta pemeliharaan areal tersebut.
Terlebih PTPN IV Regional 1 merupakan bagian dari Subholding Perkebunan Nusantara (PTPN IV PalmCo) yang mengelola komoditas kelapa sawit di Sumatera Utara. Dengan luasnya tanggung jawab pengelolaan aset perkebunan negara, setiap areal tanaman semestinya mendapat pengawasan dan pemeliharaan secara optimal.
Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya mengenai gulma dan semak belukar, tetapi menyangkut bagaimana aset perkebunan milik negara dikelola dan diawasi.
Masyarakat meminta Direksi PTPN IV Regional 1 memberikan perhatian serius terhadap kondisi Afdeling VII Kebun Huta Padang dan memastikan apakah temuan tersebut merupakan persoalan insidental atau menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan pemeliharaan kebun.
Publik juga menunggu langkah konkret manajemen, termasuk apakah akan dilakukan pemeriksaan lapangan, evaluasi terhadap kinerja unit, serta perbaikan terhadap areal yang ditemukan tidak terawat.
Redaksi BRANTAS86.com akan terus melakukan pemantauan dan memberikan ruang hak jawab kepada pihak PTPN IV Regional 1 maupun Manajemen Kebun Huta Padang untuk memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut.(Red)
