ASAHAN, BRANTAS86.com
Janji tinggal janji, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Efi Irwansyah Pane, untuk mengoordinasikan persoalan dugaan pelarangan wartawan meliput kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui Badan Kehormatan Dewan (BKD) hingga kini masih menjadi sorotan kalangan insan pers.
Persoalan tersebut bermula dari peristiwa saat RDPU membahas persoalan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV Bandar Pasir Mandoge bersama masyarakat, Selasa (27/10/2026), di ruang sidang DPRD Kabupaten Asahan.
Dalam kegiatan tersebut, Amy Ruz Sinaga, wartawan media Bidik Lintas, mengaku tidak diperkenankan melakukan peliputan dengan alasan tidak memiliki undangan rapat.
Peristiwa itu kemudian memicu perhatian sejumlah organisasi dan insan pers karena kegiatan RDPU berlangsung di lingkungan lembaga legislatif yang seharusnya terbuka terhadap fungsi kontrol dan penyampaian informasi kepada publik.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Asahan Efi Irwansyah Pane sebelumnya mengundang sejumlah awak media dan organisasi pers, di antaranya Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Kabupaten Asahan serta Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia DPD Asahan dan DPD Deli Serdang, pada Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Efi menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Ia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Badan Kehormatan Dewan (BKD) dalam waktu sekitar tujuh hari untuk membahas persoalan yang melibatkan Ketua Komisi B DPRD Asahan, Dody Sayendra.
Namun, setelah batas waktu yang disampaikan tersebut berlalu, kalangan insan pers kembali mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan pimpinan DPRD Asahan.
Pertanyaan publik pun mengemuka: apakah koordinasi dengan BKD benar-benar telah dilakukan, atau persoalan tersebut hanya berhenti pada pertemuan dan permintaan maaf?
Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu (14/11/2026), Ketua DPRD Asahan Efi Irwansyah Pane memberikan penjelasan terkait perkembangan persoalan tersebut.
Menurut Efi, pihaknya telah meminta penjelasan kepada pimpinan Komisi B mengenai kejadian yang dipersoalkan.
“Alhamdulillah, kita sudah minta penjelasan kepada pimpinan Komisi B terkait hal tersebut,” ujar Efi.
Berdasarkan penjelasan yang diterimanya dari pimpinan Komisi B, Efi menyampaikan bahwa tidak terdapat niat untuk menghalangi ataupun melarang wartawan melakukan peliputan kegiatan rapat di Komisi B.
Pihak Komisi B, menurut penjelasan Efi, menyebutkan bahwa pada saat rapat berlangsung terdapat sejumlah wartawan yang sudah berada di dalam ruangan sebelum kegiatan dimulai.
“Tidak ada niat untuk menghalangi atau juga melarang wartawan untuk meliput kegiatan RDP di Komisi B, karena di dalam ruangan rapat juga hadir beberapa wartawan yang sudah masuk sebelumnya,” demikian penjelasan yang disampaikan Efi.
Sementara terkait wartawan yang tidak diperkenankan masuk, Komisi B beralasan hal tersebut semata-mata karena mempertimbangkan kapasitas ruangan.
Komisi B juga disebut telah menyampaikan permohonan maaf apabila kejadian tersebut menimbulkan ketidaknyamanan maupun kegaduhan.
“Komisi B memohon maaf bila kejadian beberapa waktu yang lalu mengakibatkan ketidaknyamanan dan kegaduhan,” lanjut penjelasan tersebut.
Pimpinan DPRD Asahan juga menyatakan bahwa kejadian tersebut akan dijadikan bahan evaluasi bagi lembaga legislatif.
“DPRD menjadikan peristiwa ini menjadi pembelajaran dan akan melakukan perbaikan. Terima kasih buat kawan-kawan wartawan atas kritik dan sarannya untuk perbaikan lembaga DPRD Asahan,” kata Efi.
Meski telah mendapatkan penjelasan dari pimpinan Komisi B, persoalan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang berkembang di kalangan wartawan.
Sebab, sejak awal persoalan yang dipersoalkan bukan semata-mata mengenai kapasitas ruangan, melainkan adanya dugaan pembatasan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik saat kegiatan RDPU berlangsung.
Terlebih, Ketua DPRD Asahan sebelumnya menyampaikan akan melakukan koordinasi dengan BKD untuk membahas persoalan tersebut. Karena itu, publik dan insan pers tentu berhak mengetahui apakah mekanisme kelembagaan melalui BKD benar-benar telah ditempuh dan apa hasilnya.
Jika memang tidak ditemukan unsur pelanggaran, penjelasan resmi dari lembaga DPRD Asahan melalui mekanisme yang transparan justru penting agar persoalan tidak terus berkembang menjadi polemik.
Sebaliknya, apabila terdapat pelanggaran terhadap tata tertib atau ketentuan yang berlaku di lingkungan DPRD, publik juga berhak mengetahui langkah evaluasi maupun tindakan kelembagaan yang akan dilakukan.
Dalam konteks kebebasan pers, wartawan memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, setiap pembatasan terhadap aktivitas jurnalistik perlu dijelaskan secara terbuka, terutama ketika kegiatan yang diliput berkaitan dengan kepentingan publik.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers serta mengatur larangan terhadap tindakan yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik.
Namun demikian, dugaan adanya penghalangan tersebut tetap perlu dibuktikan berdasarkan fakta, keterangan para pihak, serta mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Karena itu, langkah DPRD Asahan untuk melakukan evaluasi secara terbuka dinilai penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Insan pers tidak meminta perlakuan khusus. Yang diharapkan adalah adanya kepastian bahwa wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik secara profesional sesuai aturan, terlebih ketika meliput agenda lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Kini, bola berada di tangan pimpinan DPRD Asahan. Publik menunggu apakah persoalan ini benar-benar akan dituntaskan melalui mekanisme kelembagaan yang transparan, atau cukup diselesaikan dengan permintaan maaf dan penjelasan dari pimpinan Komisi B.
BRANTAS86.com akan terus mengawal persoalan ini secara berimbang dan memberikan ruang kepada seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab.(Red)
