Deli Serdang Brantas86, 8 September 2025 — Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menyikapi situasi terkini dengan bijak dan responsif. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, yang diikuti secara virtual oleh Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, SS, dari Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (8/9/2025).
Mendagri menyoroti tiga fokus utama yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah:
Inovasi dalam menyikapi situasi terkini di masing-masing daerah,
Percepatan penanganan kemiskinan, dan
Pengendalian inflasi.
Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk:
Menjaga kondusivitas daerah dengan rutin menyambangi tokoh masyarakat,
Menggelar doa bersama lintas elemen masyarakat dan pemerintah,
Menggencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial,
Menunda kegiatan seremonial yang tidak mendesak dan berpotensi menimbulkan pemborosan,
Menghindari gaya hidup mewah,
Memastikan perbaikan fasilitas publik yang rusak dilakukan dengan cepat,
Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di tingkat RW/RT.
Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Abdul Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Dr. Drs. Imran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI Dr. R. Narendra Jatna.
Dalam kesempatan itu, Kemendagri turut menunjukkan dukungan konkret terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyerahan kunci hunian rumah susun sewa (rusunawa), rumah subsidi gratis, hingga relokasi warga dari kawasan tidak layak huni.
Program ini menjadi salah satu wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan dan pengurangan kemiskinan ekstrem di be
rbagai daerah.(Red)
