Percut Sei Tuan, BRANTAS86,
Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan menunjukkan tingkat kepatuhan yang semakin tinggi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dampaknya mulai terlihat melalui percepatan pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai wilayah.
Hingga awal Juli 2026, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Percut Sei Tuan telah mencapai sekitar Rp63 miliar atau 73 persen dari target tahun ini. Capaian tersebut menjadi yang tercepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang umumnya baru diraih menjelang Oktober.
Hal itu disampaikan Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, saat menyerahkan upah pungut PBB-P2 kepada aparatur Kecamatan Percut Sei Tuan, pemerintah desa, hingga kepala dusun di Kantor Desa Sempali, Jumat (10/7/2026).
Menurut Bupati, tingginya penerimaan pajak bukan sekadar menjadi pemasukan daerah, melainkan akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang dapat langsung dirasakan.
“Uang pajak itu akan kita kembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan penataan pelayanan publik di Kecamatan Percut Sei Tuan. Masyarakat telah taat membayar pajak, maka pemerintah berkewajiban mengembalikannya dalam bentuk manfaat nyata,” tegasnya.
Komitmen tersebut, lanjutnya, telah diwujudkan melalui pembangunan sejumlah ruas jalan strategis. Beberapa proyek yang telah rampung di antaranya Jalan Pasar X–Desa Saentis, Jalan Cinta Damai, serta Jalan Pasar II Desa Saentis menuju Desa Tanjung Selamat.
Sementara itu, pembangunan masih terus berlangsung di sejumlah titik prioritas seperti Jalan Paluh Gelombang, Jalan Batas Medan–Bagan Percut, serta beberapa ruas lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Bupati menilai percepatan capaian pajak tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh unsur pemerintah, mulai dari tingkat kecamatan, desa, kepala dusun hingga masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya membayar pajak.
“Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras bersama. Kesadaran masyarakat semakin meningkat dan seluruh aparatur turut berperan aktif dalam mendorong pencapaian target penerimaan daerah,” ujarnya.
Sebagai bentuk penghargaan atas kinerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali menyalurkan upah pungut berbasis capaian. Di bawah kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan, penghargaan itu untuk pertama kalinya diberikan hingga tingkat kepala dusun dengan nominal yang disesuaikan berdasarkan keberhasilan mencapai target penerimaan pajak di wilayah masing-masing.
“Penghargaan ini bukan sekadar insentif, tetapi apresiasi atas dedikasi mereka dalam meningkatkan penerimaan daerah yang pada akhirnya kembali dinikmati masyarakat melalui pembangunan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati kembali menegaskan komitmennya mewujudkan pelayanan publik yang Cepat, Transparan, dan Mudah (CTM). Ia mengingatkan seluruh camat, kepala desa, hingga aparatur pemerintahan agar tidak lagi mempersulit masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.
“Saya tidak ingin lagi ada masyarakat dipersulit mengurus KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran maupun administrasi lainnya. Tidak ada toleransi terhadap pungutan liar. Pelayanan harus bersih, cepat, transparan, dan mudah,” tegasnya.
Selain penyerahan upah pungut, Bupati juga menyerahkan bantuan kepada anak yatim dan keluarga kurang mampu melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Bantuan tersebut diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, pemerintah juga menyerahkan kartu bagi bilal jenazah dan penggali kubur. Melalui program tersebut, para penerima akan memperoleh tali asih yang disalurkan setiap bulan langsung ke rekening masing-masing.
Suasana haru turut mewarnai acara ketika satu paket hadiah umrah diberikan kepada seorang bilal jenazah, Yub Supendri, yang juga mengelola Pondok Tahfiz Khairul Hasanah di Jalan Makmur.
“Ini rezeki untuk Bapak. Semoga terus menjadi pribadi yang bermanfaat dan terus berbuat baik bagi masyarakat,” ucap Bupati.
Menutup sambutannya, Bupati mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam waktu dekat akan melaksanakan pendataan keluarga secara menyeluruh melalui Tim Pendamping Keluarga. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai program pembangunan agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Kita tidak bisa membangun daerah tanpa data yang akurat. Dengan data yang baik, setiap anggaran dan program akan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.(Waty)
