Asahan,Brantas86.com
Pembagian jasa klaim BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS) Kisaran diduga tebang pilih dan terkesan tertutup. Lantas, hitung-hitungan jasa klaim inipun dipersoalkan sejumlah perawat yang merasa ada perbedaan kasta di rumah sakit milik pemerintah daerah setempat itu.
Pasalnya, pembagian jasa klaim BPJS Kesehatan terhadap sejumlah perawat dan staf bagian kantor di RSUD HAMS Kisaran ada perbedaan selisih pendapatan yang signifikan. Soal pembagian jasa insentif ini bagaimana perhitungannya kita juga gak mengetahuinya, kata sumber orang dalam rumah sakit ini melalui pesan chat minta namanya tidak disebutkan demi keamanan, Rabu (11/11/2026) di Kisaran.
Misalnya, kata dia, pembagian jasa klaim BPJS Kesehatan bagi perawat PPPK Paruh Waktu rumah sakit diruang A mendapat insentif BPJS sebesar Rp.1.056.000, sedangkan staf kantor rekam medis (non-PNS) yang duduk dikantor mendapat Rp.1.500.000 per bulan. Miris kan, sebutnya.
Padahal, yang paling berat kerjanya itu perawat. Selain itu, gaji P3K Paruh Waktu dan pegawai honor belum menerima gaji dan bahkan honor jaga malam selama 2 (dua) bulan belum dibayar. Memang selisih itu pasti ada, katanya.
“Bahkan, uang jaga malam belum keluar tapi kerja sudah dilakukan. Bagaimana perawat mau totalitas kerja sedangkan pihak management RSUD nya aja semena-mena dan yang berjaya itu yang duduk diatas-atas sana,” tuturnya.
Terus, kata dia, kek seperti kasus anak yang meninggal baru-baru ini, kok malah perawat yang dihukum dan disuruh membuat kronologis kejadiannya kenapa bukan dokter yang menanganinya. Aneh bukan, sindirnya.
“Jadi, perawat-perawat inilah yang disuruh pihak rumah sakit untuk membuat kronologi peristiwa meninggalnya anak yang dirawat di ruangan itu,” terangnya.
Saya juga sepakat jika pengajuan klaim BPJS Kesehatan atau phantom billing dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD HAMS Kisaran ini perlu diusut oleh aparatur hukum, ujarnya.
“Siapa tau data pasien dan dokumen medis ini diduga tidak sesuai seperti memasukkan data Surat Eligibilitas Peserta (SEP) pasien rawat jalan dan inap diterbitkan ke aplikasi untuk mengajukan klaim meskipun pasien tercatat tidak pernah mendaftar maupun menerima pelayanan kesehatan dari rumah sakit,” pungkasnya.
Ditempat terpisah, orang tua dari Almarhumah Yasmin Nazwa Munibah saat ditanya wartawan ini mengaku seminggu yang lalu pihak RSUD HAMS Kisaran datang kerumahnya dalam rangka silaturahmi sekaligus mengucapkan bela sungkawa dan meminta kasus ini tidak dilanjutkan (red-berdamai).
“Itikad baik dan kedatangan mereka saya terima, namun karena persoalan ini sudah saya serahkan kepada kuasa hukum, permintaan itu nanti akan saya sampaikan kepada kuasa hukum,” kata Irvansyah Putra setelah mendengar permintaan pihak rumah sakit itu.
Didampingi kelurganya dan istrinya, Mirna Wati, orang tua Almarhumah Yasmin Nazwa Munibah ini mengaku saat itu yang datang berkunjung kerumahnya adalah Plt Direktur RSUD HAMS Kisaran, dr Eka Wilda Sari, dr Alfian dan Kepala Ruangan, sebutnya.
Anehnya, pada hari senin tanggal 9 November 2026, juru bicara sengketa Medis RSUD HAMS Kisaran, dr Binsar Sitanggang menyampaikan klarifikasi dan membantah tudingan kelalaian medis dalam penanganan YNM, seorang anak berusia 7 tujuh yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.
Didampingi Plt Direktur RSUD HAMS Kisaran, dr Eka Wilda Sari, dr Binsar menilai bahwa upaya penanganan yang dilakukan tim medis terhadap pasien YHM sudah sesuai prosedur. Jadi, jika melihat rangkaian catatan medis, tidak benar bahwa petugas kami melakukan penelantaran,” katanya seperti rekaman video yang beredar dan diunggah di media sosial (medsos).
Agar tidak menjadi bola liar, informasi yang belum terverifikasi inipun memerlukan klarifikasi dari pihak RSUD HAMS Kisaran untuk perimbangan sebuah berita. Plt Direktur RSUD HAMS Kisaran, dr Eka Wilda Sari yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga berita ditulis enggan berkomentar.(ZN)
