DELI SERDANG, BRANTAS86.com
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang.
Bagi LPA, pembahasan anggaran bukan semata-mata persoalan berapa besar uang yang disiapkan pemerintah daerah, melainkan seberapa jauh anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan anak, melindungi mereka dari berbagai risiko, serta memastikan hak-haknya terpenuhi hingga ke tingkat desa.
Ketua LPA Kabupaten Deli Serdang, Junaidi Malik, S.H., mengatakan berbagai capaian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pemenuhan hak anak patut diapresiasi. Salah satunya peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA), dari kategori Madya pada 2024 menjadi Nindya pada 2025.
Menurut Junaidi, capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen dan kerja lintas sektor yang perlu dipertahankan. Namun, penghargaan tersebut hendaknya tidak berhenti sebagai sebuah predikat administratif.
“Penghargaan harus menjadi pijakan untuk memperluas manfaat pembangunan, bukan akhir dari perjuangan. Keberhasilan sesungguhnya harus terlihat dari semakin terpenuhinya hak anak, meningkatnya keselamatan, dan terlindunginya setiap anak hingga ke tingkat desa,” ujar Junaidi.
LPA mencatat sejumlah capaian sektoral yang dinilai positif. Dalam Profil Anak Deli Serdang 2023, misalnya, tercatat 1.792 Sekolah Ramah Anak berdasarkan pendataan hingga 2022. Selain itu, sebanyak 199 Forum Anak telah terbentuk di tingkat kecamatan dan desa.
LPA juga mengapresiasi pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak. Dalam laporan kinerja Dinas P3AP2KB tahun 2024, realisasi penyelesaian pengaduan tercatat mencapai 100 persen dari target 100 persen.
Namun, menurut LPA, keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya lembaga yang terbentuk maupun persentase pengaduan yang diselesaikan.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan anak yang menghadapi persoalan benar-benar mendapatkan rasa aman, didengar, didampingi, serta memperoleh perlindungan dan pemulihan yang berkelanjutan.
Karena itu, LPA meminta pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas pelayanan, perlindungan korban, serta tindak lanjut setiap kasus.
Berbagai inovasi Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting, seperti Kelas Balita Stunting, Si Nande Bundaku, dan Simamak, dinilai sebagai langkah positif.
Dinas Kesehatan sebelumnya mempublikasikan hasil pengukuran lokal tahun 2024 sebesar 0,31 persen atau sebanyak 385 balita mengalami stunting.
LPA menilai capaian tersebut perlu terus dikawal dengan data yang diperbarui dan metode pengukuran yang konsisten.
Terlebih, dalam dokumen Renja 2026 masih terdapat sejumlah persoalan, antara lain belum optimalnya kerja sama dengan sekolah dalam pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar, keterbatasan waktu tenaga kesehatan, serta belum maksimalnya dukungan dari sekolah.
LPA mendorong penguatan layanan kesehatan berbasis sekolah dan Puskesmas, deteksi dini tumbuh kembang anak, pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan berkala, hingga sistem rujukan bagi anak yang membutuhkan penanganan khusus.
Di bidang pendidikan, LPA mengapresiasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) Kabupaten Deli Serdang pada 29 Juni 2026.
LPA juga menilai positif terbitnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 248 Tahun 2026 tentang SOP Penanggulangan Bencana Banjir pada Satuan Pendidikan yang ditetapkan 31 Maret 2026.
Namun, kebijakan tersebut dinilai harus dibuktikan melalui pelaksanaan nyata di lingkungan sekolah.
Pokja BSAN diharapkan aktif melakukan pemantauan, membuka ruang pengaduan, memastikan perlindungan terhadap korban, serta mengoordinasikan rujukan apabila ditemukan persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Pendidikan inklusif, layanan konseling, pencegahan kekerasan, dan keselamatan peserta didik juga perlu mendapat perhatian yang lebih kuat.
LPA bahkan mendorong adanya audit terhadap Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Aman dengan indikator yang jelas, mulai dari aksesibilitas, sarana dan prasarana, mekanisme pengaduan, kompetensi tenaga pendidik, hingga keamanan seluruh peserta didik.
Pada sektor sosial, LPA mengapresiasi capaian pelayanan anak terlantar di luar panti yang dalam dokumen Renja 2024 tercatat mencapai target 100 persen.
Namun, pada dokumen yang sama tercatat rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar baru mencapai 46 persen dari target 100 persen.
LPA mengingatkan kedua angka tersebut merupakan data historis 2024 sehingga perlu diperbarui agar pemerintah memiliki gambaran kondisi terkini.
Evaluasi tidak hanya menyangkut jumlah penerima pelayanan, tetapi juga kualitas layanan, keberlanjutan rehabilitasi, pemenuhan kebutuhan pengasuhan, serta hasil yang dirasakan anak.
LPA juga mendorong audit berkala terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), penguatan kapasitas pekerja sosial, asesmen individual, serta penyusunan rencana pemulihan bagi anak.
“Anak tidak cukup hanya menerima bantuan. Mereka harus memperoleh perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh serta berkembang secara layak,” tegas Junaidi.
LPA mengapresiasi langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang memperluas pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), termasuk melalui kerja sama dengan 59 klinik, 34 Puskesmas, dan 25 rumah sakit.
Berdasarkan publikasi pada 30 September 2025, sebanyak 14.071 KIA telah dicetak selama 2024 hingga 30 September 2025.
Namun, data cakupan yang dipublikasikan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara pada Maret 2026 menunjukkan masih adanya kesenjangan besar.
Dari 585.060 anak sasaran di Deli Serdang, baru 162.918 anak atau 27,85 persen yang tercatat memiliki KIA. Sementara 422.142 anak atau 72,15 persen belum memiliki KIA.
LPA meminta pemerintah memperbarui data tersebut sekaligus mempercepat penerbitan KIA melalui pelayanan jemput bola.
Pelayanan dapat diperluas hingga desa, PAUD, sekolah, Posyandu, dan berbagai fasilitas pelayanan publik lainnya.
Anak dari keluarga rentan, anak penyandang disabilitas, serta anak dalam pengasuhan alternatif dinilai perlu menjadi kelompok prioritas.
LPA menilai perlindungan anak tidak akan maksimal apabila hanya bertumpu pada pemerintah kabupaten.
Desa justru memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat.
Karena itu, LPA mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memperkuat peran pemerintah desa dalam sistem perlindungan anak.
Program Desa Ramah Anak dinilai perlu dibuat lebih terstruktur, terukur, dan memiliki indikator yang jelas.
Pemenuhan hak anak juga didorong masuk ke dalam RPJM Desa, RKP Desa, hingga APB Desa.
Setiap desa idealnya memiliki data anak, ruang partisipasi anak dalam musyawarah pembangunan, sistem deteksi dini dan pelaporan kekerasan, serta jejaring rujukan dengan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan anak.
LPA juga menilai kebutuhan dan kerentanan anak di 22 kecamatan perlu dipetakan sebagai dasar menentukan prioritas kebijakan
SOP penanggulangan banjir pada satuan pendidikan yang telah diterbitkan Dinas Pendidikan dinilai perlu disinergikan dengan BPBD dan dikembangkan menjadi sistem pendidikan aman bencana.
Sekolah dan desa yang berada di wilayah rawan bencana harus memiliki peta risiko, jalur evakuasi, simulasi berkala, serta rencana penyelamatan yang memperhatikan kebutuhan anak usia dini dan anak penyandang disabilitas.
Ketika bencana terjadi, pemerintah juga harus memiliki prosedur yang jelas untuk mendata anak terdampak, menangani anak yang terpisah dari keluarga, melakukan reunifikasi secara aman, menyediakan pengasuhan sementara, serta memastikan pengungsian ramah anak.
Pencegahan kekerasan dan eksploitasi, pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga keberlanjutan pendidikan juga harus dipastikan.
Menurut LPA, hal tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor antara BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas PMD, dan DP3AP2KB.
Melihat berbagai persoalan tersebut, LPA mendorong Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan Audit Kebijakan dan Anggaran Pemenuhan Hak Anak sebagai bagian dari evaluasi R-APBD 2027.
Audit tersebut diharapkan mampu menjawab pertanyaan sederhana namun penting: apakah anggaran yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan anak?
Menurut LPA, audit harus melihat kesesuaian antara kebutuhan anak, perencanaan program, alokasi dan realisasi anggaran, jangkauan penerima manfaat, hingga dampak pelayanan.
Setiap OPD juga diminta menyampaikan data terbaru, target tahunan, indikator keberhasilan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang terukur.
Bappedalitbang, menurut LPA, perlu memastikan isu dan kebutuhan anak terintegrasi dalam RKPD, Renja, penganggaran, hingga indikator kinerja seluruh perangkat daerah.
LPA mengusulkan adanya matriks lintas OPD yang memuat program, alokasi anggaran, sasaran penerima manfaat, wilayah intervensi, indikator hasil, serta sumber data.
Forum Anak pun diharapkan dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.
“Suara anak jangan berhenti pada kegiatan seremonial. Mereka harus diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan pandangan yang kemudian menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,” kata Junaidi.
Ia menegaskan, LPA tetap menghargai berbagai capaian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Namun, apresiasi harus berjalan beriringan dengan evaluasi dan kritik yang konstruktif.
“Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Disdukcapil, Bappedalitbang, PMD, dan BPBD harus memperlihatkan tanggung jawab serta hasil kerjanya. Kita tidak ingin penghargaan hanya menjadi kebanggaan administratif, sementara masih ada anak yang belum memperoleh pelayanan, belum aman di sekolah, belum memiliki identitas, atau belum terlindungi ketika bencana terjadi,” ujarnya.
Junaidi berharap pembahasan R-APBD 2027 tidak hanya menghasilkan daftar program dan angka anggaran, tetapi benar-benar melahirkan kebijakan yang dirasakan anak dan keluarga di seluruh wilayah Deli Serdang.
“R-APBD 2027 harus memastikan setiap program dan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi anak,” tegas Junaidi Malik, S.H.(waty)
