DELI SERDANG, BRANTAS86.com
Proyek pembangunan dan pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan total pagu sekitar Rp5,3 miliar, kini menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) resmi menyampaikan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Rabu (18/11/2026).
Pengaduan tersebut diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumut dan telah diterima secara administratif. Hal itu dibuktikan dengan tanda terima surat yang telah dibubuhi stempel PTSP Kejati Sumatera Utara tertanggal 18 November 2026.
Namun, bagi GEMPAR-SUMUT, persoalannya bukan sekadar soal besarnya nilai anggaran. Mereka mempertanyakan apakah seluruh rangkaian pembangunan dan pengadaan SPPG tersebut sejak awal telah dilaksanakan berdasarkan dasar hukum, mekanisme penganggaran, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
Dalam DUMAS bernomor 040/GEMPAR-SU/DUMAS/XI/2026, sedikitnya terdapat tiga kegiatan yang menjadi objek pengaduan.
Pertama, Pembangunan Gedung SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan dengan pagu Rp4 miliar.
Kedua, Pengadaan Barang SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan dengan pagu Rp825 juta.
Ketiga, Pengadaan Mobil SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan dengan pagu Rp485.606.356.
Jika ketiga kegiatan tersebut dijumlahkan, total pagunya mencapai sekitar Rp5,31 miliar.
Soroti Kronologi: Proyek Disebut Berjalan Sebelum Perpres 115 Tahun 2025
Salah satu poin yang dinilai penting oleh GEMPAR-SUMUT adalah persoalan waktu pelaksanaan kegiatan dan dasar hukum yang digunakan.
Berdasarkan dokumen dan informasi awal yang mereka himpun, pembangunan SPPG tersebut diduga telah mulai dilaksanakan sekitar Agustus 2025.
Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis ditetapkan dan mulai berlaku pada 17 November 2025.
Perbedaan waktu tersebut, menurut GEMPAR-SUMUT, perlu diuji secara hukum dan administratif.
Mereka meminta aparat penegak hukum memastikan dasar hukum apa yang digunakan ketika kegiatan mulai direncanakan dan dilaksanakan, siapa yang mengusulkan kegiatan, bagaimana proses penganggarannya, serta apakah seluruh tahapan telah memiliki dasar dan kewenangan yang sah pada saat kegiatan tersebut berjalan.
Pertanyaan lain yang turut diajukan adalah apakah pembangunan gedung dengan nilai Rp4 miliar telah melalui mekanisme pemilihan penyedia sesuai ketentuan, serta bagaimana mekanisme pengadaan kendaraan dan barang SPPG dilakukan.
Apakah seluruh proses pengadaan telah tercatat dan dapat diverifikasi melalui sistem pengadaan pemerintah?
Pertanyaan tersebut, menurut GEMPAR-SUMUT, hanya dapat dijawab melalui pemeriksaan dokumen secara menyeluruh.
Dugaan Pengarahan Penyedia Diminta Dibongkar
Selain mempersoalkan dasar hukum dan kronologi, GEMPAR-SUMUT juga meminta Kejati Sumut menelusuri dugaan penyalahgunaan kewenangan serta dugaan pengarahan penyedia dalam proses kegiatan.
Dalam dokumen pengaduan terdapat sejumlah nama atau inisial pihak yang diminta untuk diperiksa, antara lain oknum pejabat CIKATARU Deli Serdang berinisial R dan A.M., oknum pejabat PBJ berinisial A.P.S., serta pihak dari instansi vertikal berinisial G.A.S. dan J.C.S.
GEMPAR-SUMUT meminta seluruh pihak yang disebut dalam laporan tersebut diperiksa secara objektif untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran kewenangan, konflik kepentingan, intervensi, atau bentuk pengarahan tertentu dalam proses perencanaan maupun pengadaan.
Nama dan inisial yang tercantum dalam pengaduan tersebut, ditegaskan GEMPAR-SUMUT, bukanlah bentuk penetapan kesalahan.
Kebenaran atas seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang berwenang.
CV S.S. Juga Diminta Ditelusuri
GEMPAR-SUMUT turut meminta aparat penegak hukum menelusuri keterkaitan CV S.S. sebagai pihak pelaksana kegiatan.
Pemeriksaan, menurut mereka, dapat dilakukan dengan membuka seluruh jejak administrasi dan dokumen yang tersimpan dalam sistem pengadaan, termasuk dokumen kualifikasi, administrasi, teknis, penawaran, dokumen konsultan apabila ada, hingga dokumen kontrak.
Tidak hanya itu, mereka juga meminta pemeriksaan dilakukan terhadap proses penetapan penyedia, pembayaran pekerjaan, serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah proses pengadaan berlangsung secara terbuka, kompetitif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak Cukup Memeriksa Dokumen, Fisik Proyek Juga Harus Diuji
GEMPAR-SUMUT meminta Kejati Sumut tidak berhenti pada pemeriksaan administratif.
Mereka mendorong dilakukan pemeriksaan fisik terhadap bangunan dan barang yang telah direalisasikan.
Sedikitnya terdapat sembilan aspek yang diminta untuk ditelusuri, yakni:
1. Dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Mekanisme pemilihan serta penetapan penyedia;
3. Dokumen penawaran yang terdapat dalam sistem pengadaan;
4. Kontrak dan dokumen pembayaran;
5. Kondisi fisik serta kesesuaian volume pekerjaan;
6. Kesesuaian spesifikasi teknis;
7. Kewajaran harga satuan dan nilai pengadaan;
8. Aliran dana kepada pihak-pihak yang berkaitan; dan
9. Audit investigatif serta penghitungan potensi kerugian keuangan negara apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Menurut GEMPAR-SUMUT, pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan antara pihak yang melapor dan pihak yang dilaporkan.
Ketua GEMPAR-SUMUT, Fajar Rivana Sinaga, S.Kom., mengatakan laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa dan pemuda dalam mengawal penggunaan anggaran publik.
“Kami telah menyerahkan DUMAS secara resmi melalui PTSP Kejati Sumatera Utara pada 18 November 2026. Kami juga memiliki bukti tanda terima surat yang telah distempel oleh PTSP Kejati Sumut,” ujar Fajar,
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Namun ketika terdapat sejumlah persoalan yang perlu dijelaskan dalam penggunaan anggaran publik sekitar Rp5,3 miliar, informasi dan dokumen tersebut kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk diperiksa secara profesional,” katanya.
Fajar berharap laporan tersebut tidak berhenti hanya pada penerimaan surat secara administratif.
“Kami meminta Kejati Sumut menindaklanjuti pengaduan ini secara terang dan transparan. Kami ingin mengetahui apakah seluruh prosesnya sesuai hukum atau justru terdapat pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
GEMPAR-SUMUT Janji Kawal Perkembangan DUMAS
Usai menyerahkan laporan, GEMPAR-SUMUT menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan pengaduan tersebut.
Mereka juga menyatakan akan meminta informasi perkembangan DUMAS secara berkala sesuai mekanisme dan ketentuan pelayanan pengaduan yang berlaku.
Bagi GEMPAR-SUMUT, nilai anggaran sekitar Rp5,3 miliar bukan angka yang kecil.
Penggunaan uang publik, menurut mereka, harus dapat dipertanggungjawabkan sejak tahap perencanaan, penganggaran, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan hingga pembayaran.
Kini, bola berada di tangan aparat penegak hukum untuk menilai apakah berbagai dugaan yang disampaikan GEMPAR-SUMUT memiliki dasar pelanggaran hukum atau tidak.
Apakah proyek SPPG Percut Sei Tuan sepenuhnya telah berjalan sesuai regulasi, atau terdapat persoalan dalam proses perencanaan, pengadaan dan pelaksanaannya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan dapat diperoleh melalui pemeriksaan Kejati Sumut berdasarkan dokumen dan bukti yang ada.(Waty)
