Asahan,Brantas86.com
Kebocoran identitas peserta tender sebelum pengumuman pemenang merupakan pelanggaran berat dalam etika dan aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Persoalan ini diduga terjadi di UKPBJ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan. Kata Muhammad Hudian Ambril, Kamis (19/11/2026) di Kisaran.
Menurutnya, dalam sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), identitas penyedia yang memasukkan penawaran seharusnya bersifat rahasia dan terenkripsi hingga tahap pembukaan dokumen penawaran selesai dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja) pemilihan, sebut pria berbadan gempal ini.
Berdasarkan aturan PBJP (Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya pada Perpres Nomor 46 Tahun 2025), pokja pemilihan dan pengelola sistem wajib menjaga kerahasiaan data peserta dan tidak boleh menyebarkan informasi penawaran kepada pihak yang tidak berkepentingan, ujarnya.
Pria berkacamata yang ikut dalam penawaran ini meneybut indikasi persekongkolan tender merupakan kebocoran data peserta sering kali menjadi pintu masuk praktik persekongkolan (baik vertikal antara panitia dan peserta, maupun horizontal antar penyedia) yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jelasnya.
Sanksi bagi pelaku, kata Dian, oknum aparatur di UKPBJ atau LPSE yang terbukti membocorkan data dapat dikenai sanksi disiplin ASN, pelanggaran kode etik, pencopotan jabatan, hingga jerat pidana jika terbukti ada unsur suap atau penyalahgunaan wewenang, tuturnya.
Bagi pihak yang merasa dirugikan termasuk saya, sambung dia, langkah yang dapat dilakukan adalah kumpulkan bukti permulaan dan simpan seluruh bukti bahwa nama pemilik CV sudah diketahui pihak luar sebelum jadwal pembukaan atau pengumuman.
“Bukti ini bisa berupa tangkapan layar pesan (chat), rekaman panggilan telepon, atau catatan kronologi kejadian beserta waktu (tanggal dan jam) saat informasi tersebut ketahui. Dalam waktu dekat persoalan ini akan kita laporkan kepada pihak terkait,” cetusnya.
Setiap akses data di sistem SPSE tercatat dalam log atau jejak audit. Jadi yang merasa dirugikan termasuk saya berhak meminta audit sistem kepada pengelola LPSE setempat untuk melacak siapa yang mengakses data penyedia sebelum waktunya, sebut warga Kisaran ini.
Pengaduan resmi dugaan pelanggaran ini nanti akan kita sampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat Daerah atau Inspektorat Kementerian/Lembaga terkait) agar segera dilakukan pemeriksaan internal terhadap pokja pemilihan maupun admin LPSE.
“Kemudian, laporan ini nanti secara resmi kita sampaikan melalui Sistem Pengaduan LKPP atau kanal Whistle blowing System LKPP dengan melampirkan bukti kronologi (4W+1H), ujarnya.
Apabila kebocoran nama tersebut diikuti oleh upaya pihak lain untuk meminta dirinya supaya mundur, mengatur harga dan atau melakukan persekongkolan tender, kasus ini juga akan kita laporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pusat, janjinya.
Apakah tahapan tender saat ini (baru mendaftar, sudah unggah penawaran, atau sedang evaluasi), bentuk kebocoran (misalnya dihubungi pihak luar, diminta mundur, atau nama perusahaan beredar di forum tertentu) ini juga sebuah pelanggaran, tutupnya.
Informasi yang beredar terhendus kabar adanya dugaan setoran proyek masing-masing dinas sebesar 1 persen dari anggaran untuk pengamanan di UKPBJ Pemkab Asahan. Bahkan, isu yang mengemuka setoran “uang kewajiban” (KW) proyek di dinas plat merah ini 10 hingga 20 persen.
Untuk memastikan kebenaran informasi yang sempat liar ini tentu membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak dinas terkait. Kepala Bagian (Kabag) UKPBJ Sekretariat Pemkab Asahan, Haris Muda Rambe ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp secara tegas membantahnya.
“Setelah saya tanya anggota, gak benar itu data penawaran bocor termasuk yang disebut-sebut 1 persen untuk pengamanan. Gak benar informasi itu ya,” tegasnya.
Sementara, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Asahan, Agus Jaka Putra Ginting saat dikonfirmasi terkait dugaan “KW” proyek sebesar 10 hingga 20 persen dari pagu anggaran secara tegas membantahnya. “Gak benar isu yang berkembang itu ya,” sebut Kadis.
Disinggung soal 1 persen setoran proyek dinas PUPR ke UKPBJ ini, lagi-lagi dia membantahnya sambil menyarankan tanya Dian, jawabnya lewat pesan WhatsApp.(ZN)
