Asahan,Brantas86.com
Penyedia pengadaan baju kaos peserta Jambore Kader Posyandu ke XII tahun 2025 yang dilaksanakan selama dua hari di Lapangan Bola PTPN IV Regional I Kebun Sei Dadap pada Jumat (18/7/2025) dan Jambore Kader Posyandu ke XIII tahun 2026 yang digelar selama satu hari di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran pada Minggu (13/9/2026) kemarin minta diusut.
Pasalnya, penyedia pengadaan baju kaos ribuan peserta Jambore Kader Posyandu yang ditampung lewat APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan ini diduga disebut-sebut pemainnya orang dalam pejabat Pemkab Asahan. Benar atau tidak, ini hanya sebatas informasi yang belum terverifikasi dari pejabat setempat.
Dalam pengadaan selama dua tahun itu, terlibat kah Bupati, Wakil Bupati, Sekda atau Kadis yang disebut-sebut orang dalamnya pejabat. Lantas, isu miring ini itu tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat untuk diklarifikasi dinas terkait. Fenomena ini jangan sampai menjadi bola panas pihak-pihak yang diduga ikut terlibat skandal pengadaan baju kaos tersebut.
Tak menampik, celah korupsi itu memang kerap terjadi seperti pengadaan atribut, batik, kaos, baju seragam, topi, tas dan suvenir untuk ribuan kader disinyalir rawan korupsi dengan cara penggelembungan harga (mark-up) atau penurunan kualitas bahan dari spesifikasi kontrak yang telah disepakati. Untuk membuktikan korupsi itu, maka perlu penelusuran yang signifikan.
Berdasarkan portal informasi yang dirilis Pemkab Asahan, sebanyak 950 Posyandu yang tersebar di 25 kecamatan. Sementara itu, keterangan Sekretaris Dinkes Kabupaten Asahan sebelumnya yang menyebut saat ini ada 970 unit posyandu x 5 orang kader per lingkungan/dusun. Jika dihitung, maka total kader posyandu seluruhnya 4.850 orang kader.
Pos anggaran pengadaan ribuan baju kaos peserta Jambore Kader Posyandu Pemkab Asahan ini seperti siluman dan tak pernah diketahui publik. Padahal, Bupati Asahan dibawah kepemimpinan Taufik Zainal Arifin Siregar, S.Sos, MSi, telah menetapkan “Kabupaten Asahan yang Sejahtera Religius, Maju dan Berkelanjutan” adalah sebagai visi pembangunan daerah.
Menanggapi persoalan itu, Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Asahan, Doly Dien Simbolon angkat bicara. Menurutnya, transparansi anggaran adalah keterbukaan pemerintah atau organisasi publik dalam menyajikan seluruh informasi keuangan mulai dari proses penyusunan, alokasi dana, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban secara jelas, akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Doly menjelaskan, prinsip utama transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi publik. Dia memisalkan, dokumen anggaran (seperti APBN, APBD, hingga APBDes) tidak boleh disembunyikan dan merupakan hak publik untuk diketahui, sebutnya.
“Biasanya data dapat diakses melalui portal resmi pemerintah, dashboard digital, media sosial, maupun papan informasi di tingkat desa atau kelurahan. Laporan realisasi anggaran disampaikan secara rutin sehingga publik dapat memantau progres penggunaan dana,” tuturnya.
Keterbukaan informasi publik ini bertujuan untuk mencegah korupsi, mempersempit ruang gerak penyalahgunaan wewenang para pejabat melalui pengawasan terbuka. Budaya birokrasi tertutup masih ada instansi yang menganggap bahwa dokumen anggaran sebagai informasi rahasia internal, sindirnya.
“Membangun kepercayaan publik menunjukkan integritas pemerintah dalam mengelola uang rakyat yang bersumber dari pajak maupun pendapatan negara dan memastikan anggaran dialokasikan sesuai dengan kebutuhan prioritas warga,” ujar Doly.
Apalagi, sambung Doly, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menetapkan Kabupaten Asahan meraih katagori istimewa dengan nilai 97,30 persen dalam penilaian percontohan Kabupaten/Kota berani berantas korupsi (Ber-Aksi) tahun 2026.
“Pertanyaannya, mampukah Pemkab Asahan mempertahankan katagori istimewa berani berantas korupsi dari anti rasuah ini. Untuk mempertahankan katagori itu tentu menjadi PR nya pejabat daerah setempat,” katanya.
Menyikapi tudingan sejumlah pejabat itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Fahrizal Pohan yang dicoba dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (10/11/2026) sekira pukul 09:23 WIB hingga berita ini ditulis masih belum mendapat klarifikasi dan terkesan tutup mulut.
Untuk memastikan realisasi anggaran pengadaan baju kaos ribuan peserta Jambore Kader Posyandu yang dilaksanakan tahun 2025 dan 2026, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ((BKAD) Kabupaten Asahan, Sri Lusi Masdiany, SIP, mengaku jika dirinya sedang berada di Kemenkumham. Minta waktu ya, biar dicek. Hingga sampai saat ini, Plt BKAD belum juga memberikan keterangan resmi.(ZN)
